Pentingnya Belajar Bahasa Arab

https://konsultasisyariah.com/wp-content/uploads/2018/02/bahasa-arab.png

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Allah menciptakan semua makhluk-Nya, dan Allah memilih sesuai yang Dia kehendaki. Allah menjadikan sebagian makhluk-Nya lebih istimewa dibandingkan yang lain. Allah berfirman,
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
Rabmu yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan Dia memilih (sesuai yang Dia kehendaki). Sementara mereka sama sekali tidak memiliki pilihan. (QS. al-Qashas: 68).
Ada manusia yang dimuliakan oleh Allah melebihi yang lain, seperti para nabi dan rasul. Ada tempat yang dipilih oleh Allah, sehingga lebih istimewa dibandingkan yang lain, seperti 2 tanah suci. Ada waktu yang lebih istimewa dibandingkan waktu lain, seperti hari jum’at atau hari arafah. Termasuk, ada bahasa yang dipilih oleh Allah, sehingga dia lebih mulia dibandingkan yang lain.
Diantara bahasa yang dipilih Allah adalah bahasa arab. Bahasa ini sudah sangat tua, sudah dipakai sejak zaman Nabi Hud ‘alaihis salam. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallampernah menyebutkan para nabi yang berbahasa arab,
وَأَرْبَعَةٌ مِنَ العَرَبِ هُودٌ وَصَالِح وَشُعَيب وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرّ
“Ada 4 nabi dari arab, yaitu Hud, Shaleh, Syuaib, dan nabimu ini, wahai Abu Dzar.” (HR. Ibnu Hibban dan dihasankan al-Hafidz Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, 1/120).
Padahal Nabi Hud ‘alaihis salam hidup sekian abad sebelum masehi. Bahasa arab berusia ribuan tahun, namun dia tetap bertahan dan bisa dipelajari dengan mudah. Sumbernya melimpah, penuturnya juga masih sangat banyak.
Pada tahun 2009, UNESCO menginformasikan, saat ini ada 6.000 bahasa di dunia. Sebanyak lebih dari 200 bahasa telah punah dalam tiga generasi terakhir ini, 538 masuk level kritis (hampir punah), 502 sangat terancam, 632 terancam, dan 607 tidak aman. Sebanyak 200 bahasa di dunia kini hanya memiliki penutur kurang dari 10 orang, dan 178 lainnya antara 10 hingga 50 penutur.
Di Indonesia sendiri, dari 742 bahasa daerah, 169 di antaranya terancam punah karena jumlah penuturnya kurang dari 500 orang. (antaranews.com)
Di tanah jawa, kita mengenal bahasa sansakerta, tapi bahasa itu telah sirna. Kita mengenal bahasa kawi, tapi saat ini tinggal bakwan kawi… bahasa itu hilang, ketika Allah tidak menjaganya.

Keistimewaan Bahasa Arab

Informasi di atas sebenarnya sudah menunjukkan keistimewaan bahasa arab. Meskipun Allah memberikan sejuta keistimewaan lainnya, yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya,
[1] Bahasa al-Quran yang paling fasih
Allah menjadikan bahasa arab sebagai bahasa kitab suci yang paling mulia, al-Quran.
Allah berfirman,
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
“Al-Quran itu berbahasa arab yang jelas.” (QS. as-Syu’ara: 195).
Allah menjelaskan wahyu-Nya kepada hamba-Nya dengan penjelasan yang paling sempurna. Dan Allah memilih bahasa untuk menjelaskan itu dalam bentuk bahasa arab.
Abul Husain Ahmad bin Faris mengatakan,
فلما خَصَّ – جل ثناؤه – اللسانَ العربيَّ بالبيانِ، عُلِمَ أن سائر اللغات قاصرةٌ عنه، وواقعة دونه
Ketika Allah mengistimewakan bahasa arab untuk menjelaskan firman-Nya, menunjukkan bahwa bahasa yang lain tingkat kejelasannya lebih rendah dan di bawah bahasa arab. (as-Shahibi fi Fqh al-Lughah, 1/4).
[2] Belajar bahasa arab bagian dari belajar agama
Sumber keterangan syariat berbahasa arab. Al-Quran, sunah dan keterangan para ulama semuanya berbahasa arab. Sementara tidak ada jalan untuk bisa memahaminya kecuali dengan memahami bahasa arab.
Karena itu, Umar bin Khatab menyebut bahwa belajar bahasa arab sebagai bagian dari mempelajari islam. artinya, orang yang mempelajarinya akan mendapatkan pahala. Umar bin Khatab mengatakan,
تعلَّموا العربيةَ؛ فَإنَّها مِنْ دِينِكُم
Pelajarilah bahasa arab, karena dia bagian dari agama kalian.
Di kesempatan yang lain, Umar mengatakan,
فَتَفَقّهُوا في السُّنّةِ، وَتَفَقَّهُوا فِي العَرَبِيّة
“Pelajari sunah dan pelajarilah bahasa arab” (Masbuk ad-Dzahab fi Fadhl al-Arab, 1/9)
Syaikhul Islam menjelaskan maksud Umar,
لأنَّ الدِّينَ فيه فقهُ أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريقُ إلى فقه الأقوال، وفقه الشريعة هو الطريقُ إلى فقه الأعمال
Karena agama bentuknya fiqh ucapan dan amalan. Memahami bahasa arab adalah cara untuk memahami fiqh ucapan. Sementara memahami syariat (sunah) adalah cara untuk memahami fiqh amal. (Iqtidha as-Shirat al-Mustaqim, 1/425).
[3] Bahasa arab alat bantu memahami fiqh
Seperti itulah yang diakui para ulama. Bukan para ulama Indonesia, tapi para ulama yang memang bahasa aslinya adalah bahasa arab. Bekal kaidah bahasa arab yang mendalam, memudahkan mereka menjawab banyak kasus fiqh. Kita simak pernyataan mereka,
1. Imam as-Syafi’i mengatakan,
لا أُسأل عن مسألةٍ من مسائل الفقه، إلا أجبت عنها من قواعدِ النحو
“Setiap kali aku ditanya tentang satu masalah Fiqh, pasti aku jawab dengan kaidah nahwu.”
2. Imam as-Syafi’i juga mengatakan,
ما أردت بها – يعني: العربية – إلا الاستعانةَ على الفقه
“Tidak ada keinginanku untuk mempelajari bahasa arab, selain untuk membantu memahami fiqh.”
2. Imam as-Syafi’i juga mengatakan,
من تبحَّرَ في النحوِ، اهتدى إلى كلِّ العلوم
“Siapa yang mendalam dalam nahwu maka akan dimudahkan untuk mempelajari semua ilmu agama.” (Syadzarat ad-Dzahab, hlm. 231)
3. Imam al-Kisa’i,
Imam al-Kisa’i termasuk pemimpin dalam bahasa arab. Beberapa kali beliau ditanya tentang masalah fiqh, dan beliau jawab dengan bahasa arab. Diantara buktinya bisa kita lilhat dari dialog antara al-Kisa’i dengan Muhamad bin Hasan as-Syaibani – murid senior Abu Hanifah –,
Al-Kisa’i mengatakan, “Siapa yang mendalam ilmu nahwunya, akan dimudahkan untuk memahami semua ilmu.”
Mendengar ini, Muhammad langsung bertanya, “Apa jawaban kamu untuk kasus orang yang lupa sujud sahwi, apakah dia harus sujud lagi?”
“Tidak perlu!” jawab al-Kisa’i.
“Mengapa?” tanya Muhammad.
“Karena para ahli nahwu mengatakan,
المصغَّر لا يُصغر
“Cabang tidak bisa dicabang.” [1]
Kemudian Muhammad bin Hasan bertanya lagi,
“Bagaimana jawaban kamu untuk kasus orang yang menyatakan, jika saya memiliki budak langsung merdeka.”
“Tidak sah.” jawab al-Kisa’i.
“Mengapa?” tanya Muhammad.
Jawab al-Kisa’i,
لأنَّ السيل لا يسبق المطر
“Karena adanya air mengalir tidak mendahului hujan.” (Samthu an-Nujum, 2/201)
Jika kita perhatikan, khazanah ilmu islam ditulis para ulama dengan bahasa arab. Ada jutaan kitab yang mereka tulis di berbagai disiplin ilmu, dan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa jadi belum ada 1%. Karena itu, ingin menjadi tokoh agama namun tidak paham bahasa arab, masih jauh dari harapan. Sehingga kita sangat menyayangkankan dengan hadirkan da’i yang punya banyak pengikut di media, namun dia tidak paham bahasa arab.
Kita berlindung kepada Allah dari kehadiran orang bodoh yang berbicara masalah agama.
Demikian. Allahu a’lam..
[1] Sujud sahwi adalah amal cabang, dalam arti dia baru ada jika seseorang melakukan shalat dan lupa dalam shalatnya. Sehingga ketika tidak ada shalat, tidak ada sujud sahwi.
Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)
Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi Tanya Ustadz untuk Android.

KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di Indonesia.
Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.
  • SPONSOR hubungi: 081 326 333 328
  • DONASI hubungi: 087 882 888 727
  • REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

Iklan

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sebuah tanya jawab di halaman klinik hukum online ( http://www.hukumonline.com ), ada hal yang menarik yang pastinya bagus untuk menambah pemahaman kita terkait kedudukan peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita simak berikut ini.

Pertanyaan :
Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri setelah UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah Undang-Undang ini dikeluarkan?
Jawaban :
Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (cetak tebal oleh penjawab)
Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.
Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (cetak tebal oleh penjawab)
Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.    diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2.    dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:
1.    atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2.    delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan
A. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baruuntuk itu.
Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegansterbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).
Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.
Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian.
Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity (dalam Jimly Asshiddiqqie & M. Ali Safa’at: 2006, hlm. 157).
Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels).Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar: 1997, hlm. 169).
Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.
Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum  berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10/2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.
Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.
Sekian dan semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:
Referensi:
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UIJakarta, 1990.
Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2006.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1997. 

Barus Kota Bertuan Miniatur & Dimensi Spiritual Dari Puncak Makam Papan Tinggi

Makam Papan Tinggi Syeikh Mahmud Barus
Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus (fhoto di rekam Jum’at 11/11/2011 oleh Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam/ Tombak Nagara )
Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus di Papan Tinggi Desa Pananggahan, Kec. Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumut, sebagai Pembawa Syiar Agama Islam di Indonesia. Dari atas puncak Papan Tinggi atau yang biasa di sebut masyarakat setempat dengan sebutan Tompat atau Tangga Seribu menyimpan dimensi spritual yang tersembunyi. Dari atas terlihat hamparan pemukiman kota Barus dengan bentangan  samudera Hindia sebagai gerbang masuk nya Agama Kristen dan Islam di Indonesia dengan kekayaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang pada zaman itu yakni kapur barus. (Baca : Rekam Jejak Barus)

Ke unikan dari makam tersebut berukuran dengan panjang 8 M dengan batu nisan hampir mencapai 1 M tinggi nya. Telah banyak di terbitkan buku tentang sejarah Barus sebagai pembuktian bahwa makam tersebut di yakini sebagai makam seorang yang mulia pembawa agama Islam ke Indonesia berdasarkan penelitian arkeolog.

Sumber :  1.Buku ” LOBU TUA, SEJARAH AWAL BARUS ” Disunting Oleh Claude Guillot
                 Ecole Francaise d’Ekstreme-Orient Pusat Penelitian Arkeolog Yayasan Obor Indonesia
                 Jakarta, 2002.

              2. Menelusuri Jejak Islam di Barus ( Majalah Nauli Basa ) 2008-06-05

Sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus (Lobu Tua) diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada juga yang memerkirakan lebih jauh dari itu, sekitar 5000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Perkiraan terakhir itu didasarkan pad a temuan bahan pengawet dari berbagai mummy Fir’aun Mesir kuno yang salah satu bahan pengawetnya menggunakan kamper atau kapur barus. Getah kayu itu yang paling baik kualitasnya kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus. Sejarawan di era kemerdekaan, Prof Muhamad Yamin memerkira­kan perdagangan rempah-rempah diantara kamper sudah dilakukan pedagang Nusantara sejak 6000 tahun lalu ke berbagai penjuru dunia. Seorang pengembara Yunani, Claudius Ptolomeus menyebutkan bahwa selain pedagang Yunani, pedagang Venesia, India, Arab, dan juga Tiongkok lalu lalang ke Barus untuk mendapatkan rempah-rempah. Lalu pada arsip tua India, Kathasaritsagara, sekitar tahun 600 M, mencatat perjalanan seorang Brahmana menacari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi Keladvipa (pulau kelapa diduga Sumatera) dengan rute Ketaha (Kedah-Malaysia), menyusuri pantai Barat hingga ke Karpuradvi­pa (Barus).

Pada sekitar tahun 627-643 atau tahun pertama Hijriahki kelompok pedagang Arab memasuki pelabuhan Barus. Diantara mereka tercatat nama Wahab bin Qabishah yang mendarat di Pulau Mursala pad a 627 M. Ada juga utusan Khulafaur Rasyidin bernama Syekh Ismail yang singgah di Barus sekitar tahun 634. Sejak itu, bangsa Arab (Islam) mendirikan koloni di Barus. Bangsa Arab menamakan Barus dengan sebutan Fansur atau Fansuri, misalnya oleh penulis Sulaiman pada 851 M dalam bukunya Silsilatus Tawarikh.

Berikutnya Dinasty Syailendra dari Champa (Muangthai) menaklukkan empirium Barus sekitar 850 M dan menamakan koloni itu seabagai Kalasapura. Setelah penaklukan itu, di kota pelabuhan itu berdiri koloni yang terdiri dari berbagai bangsa terpisah dari penduduk asli. Seabad setelah itu, bangsa Eropa menemukan Barus.


Penjelajah terkenal Marcopolo menjejakkan kakinya di bandar perniagaan itu pada 1292 M. Sedangkan sejarawan muslim ternama, Ibnu Batutah, mengunjungi Barus pada 1345 M. Berikutnya pelaut Portugis berdagang di kota ini pad a 1469 M. Sedangkan pedagang dari berbagai belahan dunia lain menyinggahi Barus, tercatat dari Srilanka, Yaman, Persia, Inggeris, dan Spanyol.

Emporium Sarus
Banyak sejarawan muslim mengaku arti penting pantai Barat Pulau Sumatera sebagai salah satu daerah awal masuknya Islam ke Nusantara. Namun belum ada kesepakatan dintara mereka, apakah Barus merupakan lokasi pertama masuknya Islam. Pandangan itu setidaknya mengemuka dalam Seminar I “Masuknya Islam di Nusantara” yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963. Dalam seminar itu, seorang sejarawan lokal, bernama Dada Meuraksa berkeyakinan Islam masuk ke Barus pad a tahun I Hujriah, berdasarkan penemuan batu nisan Syekh Rukunuddin di komplek pemakaman mahligai.

Batu nisan itu menginformasikan bahwa Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 100 tahun, 2 bulan, dan 22 hari pad a tahun hamim atau hijaratun Nabi. Meuraksa menerjemahkan ha – mim itu 8-40 yang kemudian dijumlahkan menjadi 48 H. Perhitungan itu ber­dasarkan Ilmu Falak dari kitab Tajut Mutuk. Namun pada seminar itu pandangan Meuraksa disangkal ulama terkenal Sumut saat itu, ustadz HM Arsyad Thalib Lubis. Menurut ulama pendiri AI Jam’iyatul Washliyah ini, bukti nisan tidak dapat dijadikan dasar penentuan.


Perbedaan itu terus berlangsung hingga belasan tahun kemudian. Baru pada 1978 sejumlah arkeolog dipirnpin Prof DR Hasan Muarif Ambary melakukan penelitian terhadap berbagai nisan makam yang ada di sekitar daerah Barus. Pada penelitian terhadap nisan Syekh Rukunuddin, arkeolog dari Universitas Airlangga Surabaya itu meyakini Islam sudah masuk sejak tahun I Hijriah. Hal itu berdasarkan pada perhitungan yang menguatkan pendapat pertama oleh sejarawan local Dada Meuraksa yang didukung sejumlah sejarawan lainnya.

Perhitungan masuknya Islam di Barus itu didukung pula dengan temuan 44 batu nisan penyebar Islam di sekitar Barus yang bertuliskan aksara Arab dan Persia. Misalnya batu nisan Syekh Mahmud di Papan Tinggi. Makam dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut itu, menurut ustadz Djamaluddin Batubara, hingga kini masih ada, namun ada yang belum bisa diterjemahkan, Hal itu disebabkan tulisannya merupakan aksara Persia kuno yang bercampur dengan huruf Arab.


Ustadz Djamaluddin Batubara memiliki teori lain tentang keberadaan makam Syekh Mahmud yang letaknya terpencil di ketinggian bukit Papan Tinggi, Menurutnya, Syekh Mahmud berasal dari Hadramaut, Yaman, dan diperkirakan datang lebih awal dari Syekh Rukunuddin, yakni pada era 10 tahun pertama dakwah rasulullah Muhammad SAW di Mekkah, Masa kedatangan ulama, yang diduga masih kerabat dan sahabat nabi itu, membawa ajaran Islam Tauhid tanpa Syariat, “Itu sebabnya di makam itu belum ada penanggalan, melainkan sabda nabi SAW yang bermakna tauhid,” jelas ustadz Djamaluddin. Selain itu, ketinggian makam itu disbanding 43 makam lain menjadi alasan terdahulunya kedatangan Syekh Mahmud ketimbang penyebar Islam lainnya.

Dijelaskan oleh ustadz lulusan Pondok Pesantren Purba Baru ini, Syekh Mahmud adalah merupakan penyebar Islam pertama di Barus, sedangkan 43 ulama lainnya merupakan pengikut dan murid-muridnya. Ke 43 makam ulama penyebar Islam itu diantaranya, makam Syekh Rukunuddin, Tuanku Batu Badan, Tuanku Ambar, Tuan Kepala Ujung, Tuan Sirampak, Tuan Tembang, Tuanku Kayu Manang, Tuanku Makhdum, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Ahmad Khatib Sidik, dan makam Imam Mua’azhansyah. Selanjutnya makam Imam Chatib Miktibai, Tuanku Pinago, Tuanku Sultan Ibrahim bin Tuanku Sultan Muhammadsyah Chaniago, dan makam Tuanku Digaung.

Dikatakan oleh ustadz Djamaluddin, keberadaan Islam di Barus berhubungan langsung dengan Islam di Aceh. Beberapa arsip kuno menunjukkan adanya tiga ulama Islam yang menghubungkan Barus dan Aceh. Misalnya, keberadaan ulama terkenal Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin as Sumatrani, paham paham keagamaan mereka berseberangan dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Diyakini banyak sejarawan Islam, kedua ulama terdahulu ber­mukim dan menyebarkan pahamnya di Barus setelah paham Wujudiah mereka mendapat serangan dari Syekh Abdul Rauf Singkil dan tidak diakui di Kerajaan Islam Samudera Pasai, Aceh.

Menurut ustadz Djamaluddin Batubara, etnik Batak dikenal sangat teguh memegang ad at istiadat melebihi apapun. Sedangkan adat istiadat mereka pegang diperkuat dengan ajaran lokal Parmalim atau Sipetebegu. Namun patut dicatat, awalnya masuknya Islam dimasa Syekh Mahmud dan 43 ulama lainnya, diperkirakan tidak ada penolakan, malah terjadi sinkretisisme simbolik. Baru pada periode kedua masuknya Islam sekitar abad 17 M, ajaran itu ditolak, karena berlawanan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, “Jelasnya, ketika Islam tauhid atau sufistik datang, tak ada penolakan. Baru ketika Islam syariat datang masyarakat menolak,” tegas Djamaluddin.***

Hal yang sama juga di beritakan oleh Waspada Online 

Wednesday, 27 June 2007 06:01   
Menelusuri Jejak Islam Barus
Warta

Desa Lobu Tua berjarak 4 km ke arah barat dari ibu kota Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Keberadaannya tak ada yang istimewa, karena layaknya desa warganya hidup bersahaja dari hasil laut, sawah dan kebun yang ada. Tapi sebagian warga punya kebanggaan luar biasa atas tanah mereka. Generasi tua dan sebagian generasi mudanya, paham betul tanah Lobu Tua punya sejarah masa lalu yang gemilang. Lobu Tua pernah menjadi emporium (pelabuhan niaga samudera) yang didatangi berbagai bangsa untuk membeli hasil bumi mereka.  



Waspada Online
Desa Lobu Tua berjarak 4 km ke arah barat dari ibu kota Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Keberadaannya tak ada yang istimewa, karena layaknya desa warganya hidup bersahaja dari hasil laut, sawah dan kebun yang ada.

Tapi sebagian warga punya kebanggaan luar biasa atas tanah mereka. Generasi tua dan sebagian generasi mudanya, paham betul tanah Lobu Tua punya sejarah masa lalu yang gemilang. Lobu Tua pernah menjadi emporium (pelabuhan niaga samudera) yang didatangi berbagai bangsa untuk membeli hasil bumi mereka.

Banyak artefak (keramik, perak, batu bertulis, dsb) peninggalan masa lalu terkandung di bumi desa itu. Berbagai penelitian telah dilakukan kalangan arkeolog nasional maupun internasional.
Tujuannya, mencoba mengungkap keberadaan Lobu Tua sebagai salah satu pelabuhan tua, tempat interaksi banyak peradaban maju masa lalu, dari penjuru dunia.


Jejak Peradaban Dunia

Sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus (Lobu Tua) diperkirakan sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, ada memerkirakan lebih jauh dari itu sekira 5.000 tahun SM.

Perkiraan akhir itu, didasarkan pada temuan bahan pengawet dari berbagai mummy Fir’aun Mesir Kuno salah satu pengawetnya menggunakan kanper atau kapur Barus.

Getah kayu itu yang paling baik kualitasnya, kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus. Sejarawan era kemerdekaan Prof. Mr. Mhd. Yamin, SH memperkirakan perdagangan rempahrempah di antaranya kanfer, sudah dilakukan pedagang Nusantara sejak 6.000 tahun lalu ke berbagai penjuru dunia.

Lebih ke depan dari perkiraan itu, berdasarkan arsip-arsip tua berasal dari kitab suci. Misalnya di Injil Perjanjian Lama, menceritakan Raja Sulaiman (Solomon) atau dalam keyakinan Islam dikenal dengan Nabi Sulaiman, memerintahkan rakyatnya melakukan perdagangan dan membeli rempah-rempah hingga ke Ophir.

Ophir patut diduga sebagai Barus/Lobu Tua. Perkiraan itu punya jejak spiritual berbentuk kepercayaan monotheisme. Misalnya Ugamo Parmalim yang menjadi agama asli etnis Batak, meyakini Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Ompu Mulajadi Na Bolon.

Peradaban lain sempat menyentuh emporium Barus, adalah Yunani yang di perkirakan para pedagangnya mengunjungi Barus di awal-awal Masehi. Seorang pengembara Yunani Claudius Ptolomeus mencatat perjalanannya hingga ke Barousai, sekira tahun 70 M.

Pencatat sejarah Yunani itu menyebutkan bahwa selain pedagang Yunani, pedagang Venesia, India, Arab dan Tiongkok juga lalu lalang ke Barus untuk mendapatkan rempah-rempah.
Lalu pada arsip tua India “Kathasaritsagara” sekira tahun 600 M, mencatat perjalanan seorang Brahmana mencari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi Keladvipa (pulau kelapa diduga Sumatera) dengan rute Ketaha (Kedah), menyusuri pantai Barat hingga ke Karpuradvipa (Barus).

Bangsa Tiongkok sejak lama mengenal Barus sebagai Po Law Che. Misalnya, dari catatan Hsuan Tsang dari era Dinasti Tang tahun 645 M dan pengembara I Tcing, tahun 685 M .
Selain itu, sekelompok penyebar ajaran Kristen Sekte Nestorian dari Konstantinopel, pusat Kerajaan Byzantium Timur, menjejakkan kakinya di Barus.        

Kelompok itu diperkirakan datang sekira tahun 600 M dan mendirikan gereja pertama di Desa Pancuran, Barus. Lalu di tahun itu juga, pedagang Arab memasuki Barus sekira 627-643 M atau sekira tahun 1 Hijriah, dan menyebarkan agama Islam di daerah itu.

Di antaranya Wahab bin Qabishah mendarat di Pulau Mursala pada 627 M. Ada juga utusan Khulafaur Rasyidin, bernama Syekh Ismail akan ke Samudera Pasai dan singgah di Barus, sekira tahun 634 M.
Sejak itu, tercatat bangsa Arab (Islam) mendirikan koloni di Barus. Bangsa Arab menamakan Barus dengan sebutan Fansur atau Fansuri, misalnya oleh penulis Sulaiman pada 851 M dalam bukunya “Silsilatus Tawarikh.”

Berikutnya Dinasti Syailendra dari Champa (Muang Thai) menaklukkan emporium Barus sekira 850 M dan menamakan koloni itu sebagai Kalasapura. Setelah penaklukan itu, di pelabuhan itu berdiri koloni terdiri dari berbagai bangsa terpisah dengan masyarakat asli.

Tercatat, tahun 1088 ada perkumpulan dagang Tamil (India) di koloni itu. Namun sekali lagi, koloni Barus di bumi hanguskan sekira tahun 1127 M oleh Kerajaan Marina dari Madagaskar, Afrika.
Seabad setelah itu, Bangsa Eropah menemukan koloni Barus baru. Penjelajah terkenal bangsa Italia Marcopolo menjejakkan kakinya di bandar perniagaan itu pada 1292 M. Sedangkan sejarawan muslim ternama Ibnu Bathuthah mengunjungi Barus pada 1345 M. Berikutnya pelaut Portugis berdagang di Barus pada 1469 M. Sedangkan pedagang dari berbagai belahan dunia lain menyinggahi Barus, tercatat dari
Ceylon (Sri Lanka), Yaman, Persia, Inggris dan Spanyol.

Berdasarkan catatan dari berbagai arsip bangsa-bangsa dunia, emporium Barus bertahan hingga abad 17 M. Setelah itu, pusat perniagaan Barus secara perlahan kehilangan perannya, hingga kini.
Berbagai jejak para pendatang dari penjuru dunia itu, sebagian ada yang sudah ditemukan melalui penggalian arkeologis oleh para arkeolog nasional dan internasional, misalnya temuan artefak, keramik, batu bertulis pada tahun 1872 atau pada penggalian tahun 1978 dan 1995 di situs Lobu Tua. Temuan itu sudah banyak mengisi berbagai museum dalam dan luar negeri.

Emporium Barus

Banyak sejarawan Islam dalam mau pun luar negeri mengakui arti penting pantai Barat Pulau Sumatera (Andalas) sebagai salah satu daerah awal masuknya Islam ke Nusantara.
Namun, belum ada kesepakatan di antara mereka, apakah Barus merupakan lokasi pertama masuknya Islam.

 Pandangan itu setidaknya mengemuka dalam Seminar I “Masuknya Islam di Nusantara ,” diselenggarakan di Medan pada 17-20 Maret 1963.
Dalam seminar itu, seorang sejarawan lokal, bernama Dada Meuraxa berkeyakinan Islam masuk ke Barus pada tahun 1 Hijriah, berdasarkan penemuan batu nisan Syekh Rukunuddin, di komplek  pemakaman Mahligai.


Batu nisan itu menginformasikan Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 100 tahun, 2 bulan dan 22 hari pada tahun “ha”-“mim” Hijratun nabi. Meuraxa, menerjemahkan “ha”-“mim” itu 8 – 40 yang kemudian dijumlahkan menjadi 48 H. Perhitungan itu berdasarkan Ilmu Falak (Astronomi) dari Kitab Tajul Muluk.

Namun di seminar itu, pandangan Meuraxa disangkal ulama terkenal Sumut saat itu, Ustadz HM Arsyad Thalib Lubis. Menurut ulama pendiri Al Jam’iyatul Washliyah itu, bukti nisan tidak dapat dijadikan dasar penentuan.


Alasannya, dua huruf ‘Ha’ dan ‘mim’ yang menunjukkan tahun di batu nisan itu bukan 48 H melainkan 408 Hijriah. Menurut ulama terkenal itu, untuk nama memang harus dijumlah, tapi untuk tahun harus dipadukan, sehingga menjadi 408 Hijriah.      


Akhirnya, seminar pertama itu memutuskan Islam pertama kali masuk ke Nusantara memang di Pantai
Barat Sumatera tanpa menentukan di mana pastinya lokasi masuknya agama Islam.
Perbedaan pandangan itu terus berlangsung hingga belasan tahun kemudian. Baru pada tahun 1978, sejumlah arkeolog dipimpin Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary melakukan penelitian terhadap berbagai nisan makam yang ada di sekitar daerah Barus.


Pada penelitian terhadap nisan Syekh Rukunuddin, arkeolog juga pengajar di Universitas Airlangga Surabaya dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, meyakini Islam sudah masuk sejak tahun 1 Hijriah.
Hal itu berdasarkan pada perhitungan yang menguatkan pendapat pertama oleh sejarawan lokal Dada Meuraxa yang didukung sejumlah sejarawan lainnya.


Pengukuhan itu dikuatkan lagi dalam seminar sama pada 29-30 Maret 1983 di Medan menyimpulkan Barus merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara.
Perhitungan masuknya Islam di Barus itu, didukung pula dengan temuan 44 batu nisan penyebar Islam di sekitar Barus bertuliskan aksara Arab dan Persia.


Misalnya batu nisan Syekh Mahmud di Papan Tinggi. Makam dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut itu, menurut Ustadz Djamaluddin Batubara, hingga kini ada sebagian tulisannya tidak bisa diterjemahkan.


Hal itu disebabkan tulisannya merupakan aksara Persia kuno yang bercampur dengan aksara Arab. Seorang arkeolog dan ahli kaligrafi kuno Arab dari Prancis Prof. Dr. Ludwig Kuvi mengakui Syekh Mahmud berasal dari Hadramaut, Yaman, merupakan ulama besar. Sedangkan batu nisan menjadi pertanda makam itu banyak ditemukan di India.


Tentang makam Syekh Mahmud itu, sejarawan Belanda Dr. Ph. S. Van Roenkel menyatakan Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam pertama sekira 1.000 tahun lalu berhasil mengajak masuk Islam Raja I etnis Batak, yakni Raja Guru Marsakkot. Namun, karena hal itu tidak disukai kalangan kerabat Raja Batak itu, ulama itu kemudian dibunuh, sehingga terjadi huru hara besar di daerah itu.


Akan halnya Ustadz Djamaluddin Batubara sendiri, memiliki teori lain tentang keberadaan makam Syekh Mahmud terpencil dan berada di ketinggian bukit Papan Tinggi.
Menurut Djamaluddin, Syekh Mahmud berasal dari Hadramaut, Yaman, diperkirakan datang lebih awal dari Syekh Rukunuddin, yakni pada era 10 tahun pertama dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Makkah. Masa kedatangan ulama diduga kerabat dan sahabat nabi itu, membawa ajaran Islam Tauhid tanpa Syari’at. “Itu sebabnya di makam itu belum ada penanggalan, melainkan sabda Nabi bermakna tauhid,” tegas dia.


Selain itu, ketinggian makam itu dibanding 43 makam bersejarah lainnya, menjadi alasan terdahulunya kedatangan Syekh Mahmud ketimbang para penyebar Islam lainnya.
“Dulu, Barus sekarang ini laut dan pantainya di perbukitan itu (menunjuk Bukit Papan Tinggi sekira 200 meter di atas permukaan laut). Atau paling tidak dulunya daratan ini masih rawa-rawa dalam. Seiring dengan perubahan ekologis, laut atau rawa-rawa itu jadi daratan,” kata Djamaluddin. Bukti pendukung teori itu disebutkan banyaknya ditemukan batu karang di daratan Barus sekarang, jika penggalian dilakukan hanya semeter dari permukaan tanah.


Dengan demikian, Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam pertama, sedangkan 43 ulama lainnya merupakan pengikut dan murid-muridnya, kata Ustadz Djamaluddin yang merupakan tamatan Pesantren Purba Baru. Ke 43 makam ulama penyebar Islam itu di antaranya, makam  Syekh Rukunuddin, Tuanku Batu Badan, komplek Bukit Hasang, Tuanku Ambar, Tuan Kepala Ujung, Tuan Sirampak, Tuan Tembang, Tuanku Kayu Manang, Tuanku Makhdum, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Ahmad Khatib Siddiq, dan makam Imam Mua’azhamsyah.


Selanjutnya makam Imam Chatib Miktibai, Tuanku Pinago, Tuanku Sultan Ibrahim bin Tuanku Sultan Muhammadsyah Chaniago, dan makam Tuan Digaung, serta beberapa makam lainnya. Kesemua makam dari 43 ulama itu berada di Barus dan sekitarnya.

Selain itu, keberadaan Islam di Barus, berhubungan langsung dengan Islam di Aceh. Beberapa temuan arsip kuno menunjukkan adanya tiga ulama Islam terhubungkan antara Barus dan Aceh.
Misalnya, keberadaan ulama terkenal Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin as Sumatrani paham keagamaan mereka berseberangan dengan Syekh Abdul Rauf as Singkili.

 Diyakini banyak sejarawan Islam, kedua ulama terdahulu bermukim dan menyebarkan pahamnya di Barus, setelah paham Wujudiah mereka mendapat serangan dari Syekh Abdur Rauf as Singkili dan tidak diakui di Kerajaan Islam Samudera Pasai Aceh.

Hal sama terjadi juga terhadap keberadaan Islam di Minangkabau (Sumatera Barat). Misalnya keberadaan seorang penguasa Islam asal Minangkabau bernama Sultan Muhammadsyah Chaniago disebut-sebut berasal dari Indrapuri merupakan pusat Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Namun, diakui, Islam sendiri tidak menyebar ke pedalaman Tano Batak, karena adanya penolakan keras dari masyarakat setempat kental memegang adat istiadat.


Menurut Ustadz Djamaluddin Batubara, etnis Batak dikenal sangat memegang teguh adat istiadat melebihi apa pun. Sedangkan adat istiadat mereka pegang diperkuat dengan ajaran lokal Parmalim.
Namun, patut dicatat, awal masuknya Islam (di masa Syekh Mahmud dan 43 ulama lainnya, diperkirakan tidak ada penolakan, malah terjadi sinkretisisme simbolik.


Namun, pada periode kedua masuknya Islam (sekira abad 17 M), ajaran itu ditolak, karena berlawanan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. “Jelasnya, ketika Islam Tauhid/Sufistik datang, tak ada penolakan. Baru ketika Islam Syari’at datang, masyarakat menolak,” tegas Djamaluddin.***

 Barus Kota Bertuah kini, sebagai Gerbang Pintu Raya Masuk nya Agama Kristen dan Islam pertamakali di Indonesia.
(fhoto di rekam Jum’at 11/11/2011 oleh Amiruddin Dolok Saribu/ Tombak Nagara )

3. Barus, Tapanuli Tengah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Barus
—  Kecamatan  —
Negara  Indonesia
Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Tapanuli Tengah
Pemerintahan
 – Camat
Luas 103,29 km2 km²
Jumlah penduduk 18.995 jiwa
Kepadatan – 284 jiwa/km²
Desa/kelurahan 18

Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli TengahSumatera UtaraIndonesia. Kota Barus terletak di pinggir Pantai Barat Sumatera. Barus sebagai kota Emporium dan pusat peradaban pada abad 1 – 17 M, dan disebut juga dengan nama lain, yaitu Fansur.


Pada masa lalu Kapur Barus dan rempah-rempah merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sangat berharga dari daerah ini dan diperdagangkan sampai ke Arab, dan Parsia. Kapur Barus sangat harum dan menjadi bahan utama dalam pengobatan di daerah Arab dan Persia. Kehebatan kapur ini pun menjalar ke seluruh dunia dan mengakibatkan dia diburu dan mengakibatkan harganya semakin tinggi. Eksplorasi yang berlebihan dari kapur barus ini mengakibatkan tidak ada lagi regenerasi dari pohon yang berusia lama ini. Saat ini sangat susah menemui pohon kapur barus, kalaupun ada umurnya masih belum mencapai usia memproduksi bubuk yang ada di tengah batang pohon.


Barus kota tua, menjadi salah satu tujuan wisata bagi para peneliti arkeologi islam, baik dari dalam negeri dan dari luar negeri, khususnya di Lobu Tuadimana peneliti Prancis dan Indonesia melakukan eksplorasi arkeologi. Saat ini kita dapat melihat peninggalan sejarah Islam di Barus, yaitu dengan adanya makam Papan Tenggi dan makam Mahligai.


Berikut sebahagian pakar yang terlibat dalam eksplorasi maupun pelestarian kebudayaan Barus : Prof.Dr.Hasan Muarrif Ambari (Arkeologi Islam), Prof Dr Ludwick Kalus, Prof Dr C Guillot dan Dr Daniel Perret (arkeolog Perancis), Prof Dr Datok Nik Hassan Shuaimi (pakar sejarah Universitas Kebangsaan Malaysia), Prof Dr Azyumardi Azra (pakar sejarah Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof Dr M Dachnel Kamars MA (pakar administrasi pendidikan Universitas Negeri Padang), Dr M Nur MS (pakar sejarah Universitas Andalas).

SEJARAH DAERAH

Sebelum kemerdekaan R.I, wilayah Barus meliputi daerah-daerah yang berada di Kecamatan Barus, Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Sosorgadong, Kecamatan Sorkam, Sorkam Barat dan Kolang yang sekarang masuk ke dalam daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Seterusnya Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tara Bintang dan Onan Ganjang yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagian daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di Propinsi Aceh. Daerah Barus dulunya dikenal dengan nama Barus Raya. Wilayah Barus Raya terdiri atas :

1. BARUS KOTA meliputi Dewan Negeri Barus, Kota Barus, Barus Mudik, Tukka Holbung, Dewan Negeri Pasaribu Dolok berikut desa-desanya antara lain, Kinali, Ladang Tengah, Ladang Baru, Lobu Tua, Uratan, Rina Bolak, Sirami-ramian, Sogar, Pangaribuan, Parik Sinomba, Sihorbo, Purba Tua, Aek Dakka, Siharbangan, Pananggahan, Bukit Hasang, Patupangan, Sigambo-gambo, Kadei Gadang, dll.

2. BARUS TIMUR terdiri dari Dewan Negeri Sorkam, Sorkam kanan, Sorkam kiri, Pasar Sorkam, Bottot, Teluk Roban, Pahieme, Bukkit, Pagaran-Tombak, Riana Bidang, Pasaribu Tobing, Gotting Mahe, Hurlang dengan ibu kotanya Kolang, Sipakpahi, dan lain-lain.

3. BARUS UTARA meliputi Dewan Nagari Tukka Dolok, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Onan Ganjang (di Tapanuli Utara, Negeri Siranggason Negeri Simanullang, Negeri Rambe, berikut desa-desanya antara lain Batu Gaja Siantar-sitanduk, Situbu-tubu, Tara Bintang, Aek Riman, Sibua kare, Huta Ambasang, Sigalapang, Aek Sopang, Tolping, Siambaton Julu, Temba, Arbaan, Parbotihan, Sanggaran, Huta Julu, Sihikkit, Banuarea, Sijarango, Sitonong, Sampean, Kalasan, Pusuk, dan lain-lain.


4. BARUS BARAT, terdiri dari Dewan Negeri Siambaton Napa, Manduamas, Gosong-Telaga, Laebutar, Singkil Baru (Suraya) berikut desa-desanya antara lain Pardomuan, Tumba, Binjohara, Pagaran-Pinang, Saragih, Purti, Balno, Rimau, Oboh, Runding,Tambisi, Sikoran, Napagalu, Bistang, Pangkalan Surambi, Lipek Kajang, Pakkiraman, Sirimo-Bunga-Tolu, Kampung Keras, Lae Gambir, Bonang, Siteraju, Namasondol, Suro, Uruk-datar, Tanjung Mas, Subulussalam, dan dll.

5. BARUS SELATAN adalah samudera Indonesia yang didepannya ada Pulau Mursala, Pulau Sorkam, Pulau Panei, Pulau Karang, Ulak Bumi, Pulau Lipan, Pulau Mangki- Gadang, Pulau Panjang, Pulau Sarok, dan Pulau Sikandang. Luas wilayah Barus Raya diperkirakan lebih dari 400.000 ha, memanjang sepanjang pantai Barat Sumatera, antara Muara Kolang di Tenggara sampai muara sungai Simpang Kanan. Sungai-sungainya yang terbesar antara lain, Aek Raisan melintas di negeri Kolang, Aek Sibondong, hulunya Kota Dolok Sanggul di Humbang Hasundutan dan bermuara di Pasar Sorkam.

Pada Juni 1946 melalui sidang Komite Nasional Daerah Keresidenan Tapanuli, dibentuklah Kabupaten Sibolga / Tapanuli Tengah. Seiring itu pula di Tapanuli Tengah mulai dibentuk kecamatan-kecamatan untuk menggantikan sistem Pemerintahan Onder Distrik Afdeling . Sibolga adalah kecamatan yang pertama kali dibentuk, menyusul Lumut dan Barus.

Dengan demikian pada waktu itu status Barus resmi menjadi sebuah Kecamatan. Dengan sendirinya wilayah Barus Raya sudah terbagi-bagi sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu. Adapun Sorkam masih dalam wilayah Kecamatan Barus. Dengan Undang-Undang darurat no. 7 Tahun 1956, di Sumatera Utara dibentuklah daerah otonom kabupaten, termasuk Tapanuli Tengah. Melalui undang-undang itu juga Sibolga menjadi Kota Praja.


Terpisahnya Sorkam dari Kecamatan Barus didasarkan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa setiap kabupaten harus mempunyai dua kewedanaan dan satu kewedanaan minimal harus dua Kecamatan. Wedana Barus terdiri dari Kecamatan Barus dan Kecamatan Sorkam. Berdasarkan PP No. 35 /1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang pembentukan 18 kecamatan yang ada di Sumatera Utara, maka Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat 2 daerah pemekaran yakni Kecamatan Manduamas yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Barus dan Kecamatan Kolang hasil pemekaran dari Kecamatan Sibolga.


Sesuai dengan perkembangan pemekaran wilayah yang terjadi di seluruh Indonesia, maka Kecamatan Barus pun dimekarkan berkali-kali. Dalam berberapa tahun saja menjadi kecamatan, Manduamas dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Sirandorung. Sementara Kecamatan Barus dimekarkan lagi menjadi beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Barus, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Andam Dewi dan Kecamatan Barus Utara.


Setelah Sorkam lepas dari Barus, maka Kecamatan Barus sebelum dimekarkan mempunyai banyak nama desa dan kelurahan sebagai berikut : Sibintang, Barangbang, Sosorgadong (yang kemudian menjadi nama kecamatan tersendiri), Siantar CA, Muara Bolak, Siantar Dolok, uta Tombak, Unte Boang, Purba Tua, Huta Ginjang, Sijungkang, Pariksinomba, Sihorbo, Pananggahan, Kade Gadang, Sigambo-gambo, Kampung Solok, Pasar Terandam, Kinali, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Gabungan Hasang, Patupangan, Ujung Batu, Kelurahan Padang Masiang, Sawah Lamo, Ladang Tengah, Labu Tuo, Uratan, Kampung Mudik, Aek Dakka, Bondar Sihudon, Rina Bolak, Sosorgonting, Sirami-ramian, Pangaribuan, Sogar, Sigolang, Pasar Onan Manduamas (sekarang menjadi ibukota Kecamatan Manduamas), Simpang III/Lae Bingke, Manduamas Lama, Siordang, Saragih, Pardomuan, Tumba CA, Sigolang, Binjohara dan Simpang Maruhur.


LETAK GEOGRAFIS


Untuk menentukan keadaan letak geografis dengan pendekatan astronomi suatu daerah yang didasarkan kepada letak lintang dan bujurnya maka wilayah Barus terletak berada di antara 10 26-20 11 Lintang Utara dan 910-980 53 Bujur Timur. Sebelum pemekaran Kecamatan Barus berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah pemekaran maka Kecamatan Barus berbatasan dengan :


Sebelah Timur dengan Kecamatan Sosorgadong Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia (Lautan Hindia) Sebelah Barat Kecamatan Andam Dewi Sebelah Utara Kecamtan Barus Utara
Kecamatan Barus mempunyai 2 Kelurahan dan beberapa desa. Kelurahannya adalah Pasar Batu Gerigis dan Padang Masiang. Kedua kelurahan ini mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing. Kelurahan Pasar Batu Gerigis yang letaknya langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia menjadi pusat perdagangan dan jasa. Di kelurahan ini berdiri gedung pusat perdagangan dan pertokoan.

Gedung perkantoran lainnya adalah Kantor Pos dan Bank Sumut. Di Kelurahan Pasar Batu Gerigis berdiri pula Gedung SD, SMP Muhammadiyah tepat di Jl. R.A. Kartini. Bidang Jasa daerah ini merupakan pusat jasa angkutan ke luar wilayah Kecamatan Barus. Stasiun atau agen angkutan umum penumpang pusatnya di sekitar Jl. K.H. Zainul Arifin. Angkutan yang dilayani adalah Tujuan Medan, Sibolga, P.Sidempuan, Dolok Sanggul dan Singkil. Kalau sudah menjadi sentral pengangkutan umum, tentu disana juga terdapat penginapan dan rumah-rumah makan.


Sementara di Kelurahan Padang Masiang merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan. Di kelurahan ini berdiri gedung-gedung perkantoran di antaranya Kantor Camat Kecamatan Barus, KAPOLSEK, KORAMIL, PLN, BRI, TELKOM , PUSKESMAS dan Kantor KUA. Gedung lain yang berdiri yakni SD Negeri, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri, Perguruan N.U,,Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Sekolah Tinggi HISIBA.


Di antara kelurahan dan desa-desa yang berada di Kecamatan Barus masing-masing mempunyai areal pertanahan yang digunakan oleh penduduknya. Tanah-tanah tersebut tergolong subur dan ditumbuhi oleh pepohonan dari berbagai jenis seperti pohon kelapa sepanjang pantai Samudra Indonesia. Penanfatan tanah di Kecamatan Barus terdiri dari perkampungan penduduk, persawahan, ladang, kolam, rawa-rawa dan lain-lain.


Pengungkapan secara singkat tentang letak geografis disuatu daerah memahamkan bahwa Kecamatan Barus salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun jarak antara Barus dengan ibukota kabupaten, Kota Pandan berkisar l.k. 75 Km. ditempuh rata-rata lama perjalanan 2,5 jam untuk pemakai kenderaan roda empat dan dua.
Daerah yang padat penduduknya adalah Kelurahan Pasar Batu Gerigis dan Desa Pasar Terandam.

AGAMA DAN ETNIS


Di Kecamatan Barus tiga agama di dunia yakni Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik hidup berdampingan. Penduduk Kecamatan Barus didiami Etnis Pesisir yang mayoritas beragama Islam. Bentuk keyakinan lain adalah kepercayaan Parmalim yang merupakan agama nenek moyang suku Batak.


Etnis Pesisir mempunyai ragam budaya dan bahasa tersendiri. Berkenaan dengan pembagian etnis dimiliki penduduk melahirkan suatu ke-Bhinneka Tunggal Ika an. Demikian di Kecamatan Barus, Etnis Pesisir hidup berdampingan dengan Etnis Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Aceh, Pakpak, Nias, Bugis dan Jawa. Kendatipun demikian keturunan Arab, India dan China masih terdapat di Kecamatan Barus.


Penduduk Kecamatan Barus yang beretnis Pesisir umumnya mempunyai marga sesuai dengan suku induknya. Masyarakatnya banyak yang bermarga Batak seperti : Pasaribu, Sinaga, Sinambela, Tarihoran, Sitanggang, Sihombing, Tanjung, Pohan, Samosir, Limbong dan lain-lain. Ada juga yang bermarga

Mandailing seperti Nasution, Lubis, Batubara, Matondang dan bersuku Minang di antaranya Chaniago. Dari Etnis Nias ada marga Harefa, Lase. Begitu juga dari marga Pakpak yakni Gaja, Tumanggor dan lain-lain.
Dengan adanya berbagai etnis ini maka penggalangan persatuan dan kesatuan dapat terbina dengan baik. Banyaknya etnis di Kecamatan Barus kemungkinan besar tidak terlepas dari julukan ‘Kota Tua’.

Sebagaimana diketahui bahwa Barus dulunya merupakan pelabuhan internasional yang disinggahi berbagai etnis dan suku bangsa di dunia untuk mendapatkan kapur barus dan rempah-rempah.


PEREKONOMIAN

Untuk menunjang kehidupan yang layak maka perekonomian sangat menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah. Di Kecamatan Barus mata pencarian masyarakatnya sebagai tulang punggung penunjang kehidupan yang layak tersebut. Profesi masyarakatnya ada yang menjadi nelayan, pegawai, petani dan berdagang. Mata pencarian ini dapat dibagi menjadi berbagai sektor di antaranya sektor perikanan atau kelautan, sektor perindustrian, sektor Jasa dan perdagangan.

1. Perikanan
Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia, maka penduduk Kecamatan Barus banyak yang menjadi nelayan. Umumnya nelayan di Kecamatan Barus sangat bergantung dari hasil perikanan laut. Desa yang menjadi pusat transaksi hasil laut tersebut berada di Desa Pasar Terandam atau  

Kualo (istilah masyarakat setempat) dan Desa Kade Gadang. Kualo menjadi pusat kegiatan nelayan, tempat ini dilengkapi dengan pelelangan ikan. Pelabuhan Kualo yang berada di Desa Pasar Terandam merupakan kawasan yang paling aktif di Barus.

Di antara kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan, terdapat pula pembuatan kapal bot, pembuatan es, kenderaan pengangkutan ikan segar ke ibukota Propinsi Sumatera Utara, Medan, ke Sibolga, Padang, Dolok Sanggul dan daerah lainnya. Penjualan ikan yang murah di daerah Barus di jajakan oleh pedagang keliling bersepeda atau kenderaan sepeda motor. Masyarakat setempat menyebutnya pangalong-along. Penjual ikan pun ada pada hari ‘onan’(pekan) di hari Sabtu dan Rabu.


Sebagai sarana angkutan atau tempat bagi nelayan untuk menangkap ikan maka diperlukan kapal motor angkut yang biasa disebut ”BOT” yang berjumlah ratusan buah, terbuat dari kayu meranti dan kayu kapur yang dibawa dari Pulau Mursala terdapat di lepas pantai Sibolga. Kapal motor ini terdiri dari badan, satu ruangan kabin yang sederhana satu motor penggerak yang dapat mengangkut antara 170 hingga 280 m 3. Di samping Bot para nelayan juga memberdayakan sarana angkutan perahu jongkong (jukung), perahu papan (biduk),motor tempel (sitempel), bagan tancap dan bagan perahu.


Untuk menunjang sarana perlengkapan angkutan dan tempat maka para nelayan memakai peralatan penangkapan berupa jaring atau pukat. Di daerah Barus sekitarnya terdapatlah pukat payang, pukat pantai/dogal, pukat kantong, perangkap bubu, rawai, pancing, jaring insang tetap, jaring lingkar dan jaring insang hayut.Selain melaut, para nelayan pun mempunyai kegiatan lain seperti pembuatan keranjang, perbaikan jaring dan tempat penjemuran ikan.

2.Pertanian
 Selain nelayan, masyarakat Barus mempunyai penghasilan dari hasi pertanian. Wilayahnya terdapat hamparan sawah yang ditanami padi. Hasil panen padi diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena tanah persawahannya kebanyakan mengharapkan air hujuan, maka selesai panen masyarakatnya tak dapat berbuat banyak untuk membuat hasil lain.

3. Industri
Di Kecamatan Barus berkembang industri kecil menengah yang dikelola secara perorangan. Industri itu di antaranya pengasinan ikan, kilang es batu, kilang kopi, industri pembuatan stroop (siroop), kerupuk, anyaman daun pandan.

4. Jasa
Pandai besi, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, reperasi sepeda, cas batrey, tambal ban, fotocopy, salon, tukang foto, reperasi radio/TV, bengkel perahu, bengkel las, pertukangan perabot rumah tangga, pembuatan batako, galangan kapal. Jasa angkutan, jasa penginapan (hotel)dan rumah makan. Di Kecamatan Barus terdapat berbagai penginapan yakni Hotel Fasyuri terletak di Jl. A. Yani Barus, dan penginapan Pesanggarahan di Kelurahan Padang Masing.

5. Perdagangan
Masyarakat yang berprofesi menjadi pedagang umumnya berdomisili di Keluarahan Pasar Batu Gerigis. Kegiatan jual beli dilaksanakan di onan (pasar) yang terjadi di Hari Rabu dan Sabtu. Para pedagang berdatangan dari luar Barus. Pedagang sayur-sayuran datang dari Dolok Sanggul, Pakkat. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari disediakan masyarakat setempat. Hari Rabu dan Sabtu merupakan hari Sibuk bagi bagi masyarakat Barus. Pedagang bahan material bangunan, pedagang pakaian menempati kios-kios. Sementara pedagang sayur mayur berjualan di kaki lima.



POTENSI WISATA



Daerah Barus sekitarnya ditinjau dari segala aspek mempunyai potensi yang sangat besar terutama potensi pariwisatanya. Sektor pariwisata bahari dan keindahan alam lainnya. Hal ini didukung dengan kondisi alam dan masyarakat Barus yang ramah tamah serta banyak objek wisata yang tersebar diwilayahnya. Objek wisata pantai adalah merupakan primadona tersendiri yang dimiliki Barus. Disamping itu Kecamatan Barus juga memiliki objek wisata sejarah berupa Benteng Port_gis dan makam-makam kuno yang merupakan makam para penyebar agama Islam tempo dulu.

Makam yang terkenal adalah  Makam Mahligai dan Papan Tinggi.   Sayangnya potensi wisata di Kecamatan Barus belum betul-betul dimanfaatkan menjadi daerah tujuan wisata sehingga banyak yang terlantar belum dikelolah sebagaimana mestinya.


Untuk mendukung para wisatawan yang akan berkunjung ke Barus, maka pelancong dapat menggunakan pesawat udara dari Jakarta ke kota Medan, dari Medan dapat menggunakan angkutan darat langsung menuju Barus. Bus yang melayani trayek Medan-Barus di antaranya CV SAMPRI yang beralamat Jl. Jamin Ginting Medan arah ke Brastagi.

Atau menggunakan pesawat udara ke Sibolga lewat Bandara Pinangsori, selama 30 menit, dari Sibolga membutuhkan 2.5 jam perjalanan lagi menuju Barus. Tujuan ke Barus dapat juga menggunakan travel minibus dari Medan menuju Sibolga selama 7-8 jam. Angkutan yang melayani Medan-Sibolga banyak di antaranya CV Simpati,CV Sibuluan Indah beralamat Jl. SM.Raja Medan. Sekarang sudah ada jasa travel jenis kijang kapsul dari Medan menuju Barus yakni CV. Putra Barus Travel yang beralamat di Jl. pancing no. 231 A depan kantor gubernur lama kota Medan.


Bagi yang mempunyai kenderaan pribadi untuk berkunjung ke Barus melalui jalan darat ; Dari Medan – Parapat – Balige – Siborong-borong – Dolok Sanggul – Barus atau Medan – Brastagi – Kabanjahe – Sidikalang – Dolok Sanggul – Barus. Dapat juga melalui rute Medan – Parapat – Balige – Tarutung – Sibolga – Barus. (Editor : Tanto)***





Makam Papan Tinggi Syeikh Mahmud Barus
Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus dari Gerbang Papan Tinggi . (fhoto di rekam Jum’at 11/11/2011 oleh Amiruddin Dolok  Saribu Kader Konservasi Alam/ Tombak Nagara )

Makam Papan Tinggi Syeikh Mahmud Barus
Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus (fhoto di rekam Jum’at 11/11/2011 Amiruddin Dolok Saribu-Kader Konservasi Alam/ Tombak Nagara )
Makam Papan Tinggi Syeikh Mahmud Barus
Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus  Papan Tinggi . (fhoto di rekam Jum’at 11/11/2011 Amiruddin Dolok Saribu/ Tombak Nagara )
MAKAM MAHLIGAI DALAM ANCAMAN KEPUNAHAN

SELAMATKAN CAGAR BUDAYA BANGSA
SEBAB
” DIA ADA DIANTARA KITA “


COURTESY :  (AMIRUDDIN DOLOK SARIBU-KADER KONSERVASI ALAM/ TOMBAK NAGARA )

Pada tahun 2011 saya pernah megadakan perjalanan wisata Ke Barus dan mengunjungi tempat-tempat besejarah di Barus seperti ke Makam Mahligai, Makam Papan Tinggi Museum Barus dan beberapa tempat objek wisata di Tapanuli Tengah. Berketepatan pada tanggal 18/11/2011 ibu Prof.Dr Meutia Hatta kala itu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca:Prof. Dr. Meutia Hatta ke Barus). Dan di bawah ini adalah photo dokumentasi saya tentang Makam Mahligai. Namun sampai saat ini Makam Mahligai, Makam Papan Tinggi, Museum Barus dan Makam Aulia 40 belum juga di pugar (Baca:Apa Kabar Barus)

Berikut Photo Dokumentasi Makam Mahligai yang di rekam oleh Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam

Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara
Komplek Makam Mahligai
Komplek Makam Mahligai-Tombak Nagara

Baca Juga :

 Rekam Jejak Barus dan Apa Kabar Barus


Kaidah dalam mengambil Pemikiran dan Kaidah dalam mengambil Nasehat

Kaidah yang dipakai terhadap NASEHAT, berbeda dengan kaidah yang dipakai terhadap sesuatu yang diambil menjadi sebuah PEMIKIRAN. Terhadap suatu nasehat, kaidah yang dipakai adalah “lihatlah APA yang disampaikan, jangan melihat SIAPA yang menyampaikan” ; sedangkan terhadap suatu bahan pemikiran, maka kaidah yang dipakai adalah “lihatlah SIAPA yang menyampaikan”, ust. Adi Hidayat, Lc. MA

Mengapa Penanaman Modal Asing Harus Dalam Bentuk PT?

http://www.fmeindonesia.org/wp-content/uploads/2016/05/Screen-Shot-2016-05-07-at-15.46.30.png
 
Pertanyaan :
Mengapa Penanaman Modal Asing Harus Dalam Bentuk PT?
Mengapa baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri wajib berbentuk badan hukum (perseroan terbatas)?
Jawaban :
A.     Alasan PMA harus dilaksanakan dengan bentuk badan hukum (PT)
 
1.      Perintah Undang-undang
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/07”) mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi PMA pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.
 
Di samping itu, tujuan atas hal tersebut diterangkan dalam penjelasan UU 25/07, yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PMA. Maka, terhadap pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU 25/07 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.
 
2.      Kepastian hukum dalam PT
 
Berikut adalah instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/07”):

        Anggaran Dasar
 
Berdasarkan UU 40/07, jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”).
 
Begitu pula terhadap setiap perubahan anggaran dasar harus diberitahukan kepada Kemenkumham, yang mana beberapa di antara perubahan tersebut, bahkan juga harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UU 40/07 dan anggaran dasar. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang perorangan saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.
 
Pada badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum (Firma, CV, Persekutuan perdata, dan lain-lain), anggaran dasar para pendiri tidak membutuhkan pengesahan dari Kemenkumham. Guna memenuhi asas publisitas, akta pendirian badan usaha cukup didaftarkan kepada panitera pengadilan sesuai domisili badan usaha tersebut.
 
        Pengalokasian Modal

Satu hal yang paling krusial dalam pelaksanaan PMA adalah pengalokasian modal dan penggunaannya dalam menjalankan tujuan kegiatan usaha. Dalam PT penggunaan modal untuk kegiatan usaha hanya dapat digunakan dengan persetujuan perseroan yang ditempuh dengan mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar.
 
Sehingga setiap tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang dalam menjalankan tindakannya dapat bertindak dan bertanggung jawab atas nama orang perorangan tanpa persetujuan dari para pendiri badan usaha tersebut. Tentunya jika hal ini terjadi pada PMA, maka bentuk badan usaha tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap modal yang ditanamkan oleh pihak asing.
 
Demikian pula, bentuk penyertaan modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, kepemilikan para pendiri tidak dapat diwujudkan dalam bentuk saham melainkan hanya kekayaan perseroan semata yang diatur oleh para pendiri sendiri.
 
Pengalokasian modal dengan bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan: (i) besar suara dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan dan (ii) menentukan besar dividen dan/atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima/diderita atas kegiatan usaha perseroan.
 
        Tanggung jawab yang terbatas
 
Pasal 3 ayat (1) UU 40/07menyatakan bahwa “Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham”. Berdasarkan ketentuan di atas, kami memahami bahwa besar tanggung jawab pemegang saham dalam PT hanya sebatas pada besar saham yang dimiliki dan tidak dapat mencakup kekayaan pribadi dari pemegang saham.
 
Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri.. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari para pendiri tersebut.

        Organ Perseroan

PT dalam menjalankan kegiatan usahanya dijalankan oleh organ perseroan yang terdiri dari:
o    Rapat Umum Pemegang Saham;
o    Dewan Komisaris; dan
o    Direksi.
 
Dari ketiga organ perseroan di atas, masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan yag dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau UU 40/07. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung oleh pesero/sekutu aktif dalam badan usaha nonbadan hukum tersebut.
 
 
B.     PMDN tidak harus dilakukan dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum
 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 25/07 bahwa “PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka, terkait pertanyaan saudara, berdasarkan Pasal di atas, kami memahami bahwa bentuk badan usaha bagi PMDN dapat dilakukan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
 
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

BKPM: Izin Prinsip diganti Pendaftaran Penanaman Modal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong (ANTARA/Sigid Kurniawan)

 … menjadi kado awal tahun buat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.”

Jakarta (ANTARA News) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengganti Izin Prinsip (IP) menjadi Pendaftaran Penanaman Modal/Pendaftaran Investasi (PI), dan memungkinkan untuk bidang-bidang usaha tertentu investor dapat langsung memperoleh Izin Usaha (IU). Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengemukakan proses penerbitan Pendaftaran Investasi untuk permohonan belum berbadan hukum Indonesia hanya membutuhkan waktu satu hari kerja, lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Izin Prinsip sebelumnya selama tiga hari kerja. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017. “Peraturan BKPM tersebut sudah diundangkan pada bulan Desember, dan menjadi kado awal tahun buat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” catatnya. 

Thomas mengemukakan mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal salah satu upaya dan bukti komitmen BKPM untuk terus memudahkan proses administrasi yang harus dilakukan oleh investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah terobosan itu juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Mantan Menteri Perdagangan itu menyatakan dengan mekanisme penerbitan pendaftaran investasi yang semakin cepat dan peluang untuk dapat langsung mendapatkan Izin Usaha tersebut, investor diharapkan dapat semakin cepat merealisasikan investasinya.

“Dengan implementasi mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal akan mempercepat investor merealisasikan investasinya, dan ini jelas sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” demikian Thomas Trikasih Lembong. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menambahkan bahwa selain terobosan baru mekanisme layanan perizinan penanaman modal tersebut, pihaknya juga terus melanjutkan upaya digitalisasi produk perizinan penanaman modal. Digitalisasi produk perizinan telah dimulai sejak Juli 2017 dengan diluncurkannya produk Izin Prinsip Penanaman Modal dalam bentuk digital dokumen. Mulai Januari 2018, proses digitalisasi dilanjutkan untuk penerbitan dokumen Izin Usaha, dari 14 Kementerian yang sudah mendelegasikan penerbitan Izin Usahanya ke (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

Tahap pertama Izin Usaha dari sembilan kementerian akan diterbitkan dalam bentuk digital dokumen, sedangkan untuk Izin Usaha dari lima kementerian lainnya akan menyusul. Kesembilan kementerian tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lestari juga mengemukakan bahwa digitalisasi produk Izin Usaha telah diatur dalam regulasi BKPM yang baru tersebut. “Ini merupakan rangkaian inovasi yang dilakukan BKPM dalam upaya mencapai target paperless investment licensing (perizinan investasi nirkertas) dalam rangka mendukung implementasi program online single submission yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017,” jelasnya menambahkan.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2018

sumber: https://www.antaranews.com